Memblokir Telegram

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir Telegram, sebuah layanan jejaring sosial yang sering digunakan untuk berkirim pesan melalui internet. Kemenkominfo menyatakan aplikasi ini tidak mengindahkan konten yang dianggap negatif bagi masyarakat. Di lain pihak, kreator Telegram Pavel Durov menyatakan merasakan keanehan atas keputusan ini. Telegram merasa belum pernah menerima keluhan dari Pemerintah Indonesia.

Reaksi publik terbagi dua, pro dan kontra. Keyword ‘telegram’ segera menduduki peringkat pertama trending topic di Twitter. Ada pula yang penasaran mengapa Telegram ditutup layanannya?

Tsunami Informasi

Perkembangan teknologi membawa lalu lintas informasi berjalan lebih cepat. Ada yang menamainya sebagai periode ‘tsunami informasi’. Di era ini, setiap orang bisa membuat sekaligus menjadi distributor informasi. Kini siapa saja dengan cepat dapat mengunggah informasi, kemudian viral melalui media sosial.

Data pada 2016 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan, penetrasi internet Indonesia mencapai 132,7 juta atau lebih dari setengah populasinya. Menariknya, 97% dari angka tersebut mengakses internet untuk bermedia sosial. Publikasi wearesocial.com awal tahun ini juga mengungkap dalam satu minggu rata-rata netizen Indonesia mengunjungi media sosial sebagai peringkat pertama ketika mengakses internet.

Fakta ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi pilihan untuk mengalirkan jutaan informasi. Mudahnya akses membuat peredaran informasi dalam sekejap bisa dikirim dan diterima.

Perdebatan pemblokiran platform bukan hal baru di negeri ini. Saat Vimeo diblokir, banyak sineas maupun videografer memprotes keras. Namun pemerintah beralasan pemblokiran Vimeo dilakukan karena algoritma pencegah akses konten berbau porno tidak mau diterapkan dalam engine pesaing youtube ini.

Kondisi perseberangan seperti ini kerap terjadi. Platform memiliki aturan main sendiri, sementara pemerintah kita memiliki regulasi. Meskipun dalam berbagai hal banyak yang sesuai, ada pula aturan-aturan keduanya yang berseberangan.

Sebelum memblokir Telegram, pemerintah mengklaim ada sekitar 17.000 konten berbau radikalisme di dalamya, termasuk riwayat percakapan teroris yang dibuat nyaman dengan sistem keamanan Telegram. Enskripsi Telegram memang berbeda dengan platform sejenis. Terdapat fitur secret chat menggunakan enskripsi end to end yang tidak diketahui bekasnya di server Telegram. Telegram juga membuat pesan yang dikirim bisa self destructing dan tidak bisa diteruskan ke pengguna lain.

Setelah Pemblokiran

Dampak pemblokiran Telegram beragam. Penjual online mengeluh karena khawatir omzetnya turun. Pegawai perusahaan juga berang karena notifikasi perkembangan bidang yang dikelola kantornya sudah tidak bisa diikuti. Ada pula yang menganggapnya enteng karena berbagai aplikasi serupa masih bebas digunakan.

Ada dua sisi melihat pemblokiran ini. Di satu sisi, pemerintah seakan buntu untuk menekan laju informasi yang beredar. Risikonya, muncul reaksi kontra ‘pengguna baik-baik’ yang selama ini menggunakan platform untuk hal-hal bermanfaat. Daripada memblokir, mengapa pemerintah tidak menindak pengunggah dan penyebar konten negatifnya saja? Di sisi lain, ketegasan terhadap platform juga diperlukan jika memang nyata-nyata membahayakan negara.

Pemerintah sebaiknya segera mengambil langkah lanjutan pascapemblokiran, mengingat ratusan juta pengguna internet Indonesia kini sedang memiliki hasrat yang tinggi untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, menjamin kehadiran sebuah platform sesuai dengan regulasi dan azaz atau prinsip yang berlaku di Indonesia. Kedua, melakukan verifikasi atas pengunggah maupun konten yang disebarkan. Ketiga, penindakan tegas bagi pengguna platform yang tidak sesuai dengan regulasi. Terakhir, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memproduksi konten positif lebih banyak agar masyarakat teralihkan ketika akan mengonsumsi konten negatif.

Harus diakui bahwa hadirnya platform jejaring sosial bermanfaat bagi masyarakat sebagai media untuk berbagi informasi. Bahkan secara agregat, fasilitas yang disediakan platform jejaring sosial bisa memacu perekonomian. Namun tak jarang pula, platform jejaring sosial digunakan sebagai ruang nyaman bagi tindakan yang tidak sesuai aturan, bahkan terlampau membahayakan. Apakah debat panjang antara pelaku bisnis platform digital dengan regulator akan berakhir manis? Kita tunggu saja.

Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 18 Juli 2017.

Untuk versi digitalnya bisa diklik di sini.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

You may also like

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Tour De Bintan 2018

Leave a comment